Lieus Sungkharisma vs Ahok

Pendiri KOMTAK

Dalam laman KOMTAK, tercatat bahwa Lieus Sungkharisma adalah Ketua Umum Multi Culture Society sekaligus Vice President The World Peace Committee. 

Lainnya:

• Aktif di dalam kegiatan kemasyarakatan sejak tahun 1985
• Ketua Umum Generasi Bhuddis Indonesia (GEMABUDHI) sejak tahun 1986.
• Ketua Dewan Penasihat DPP GEMABUDHI. 
• Wakil Bendahara DEPINAS SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) masa Kepemimpinan Prof. Dr. Suhardiman, SE Periode 1986 - 1991.
• Ketua Bidang Kemasyarakatan DPP AMPI masa kepemimpinan Wijanarko Puspoyo, MA.
• Bendahara Umum DPP KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) masa kepemimpinan Maulana Isman. 
• Ketua DPP KNPI masa kepemimpinan Adyaksa Dault, SH.M.Si, 
• Ketua Umum Kader Bela Negara Tingkat Nasional Angkatan I. 
• Anggota Majilis Pemuda Indonesia (MPI)/Komite Nsional Indonesia (KNPI) sejak 1986 - 2000. 
• Pada saat Reformasi bergulir 5 Juli 1998 mendirikan dan menjadi Ketua Umum Partai Reformasi Tionghoa Indonesia 

Hanya saja, beberapa komentar dari pembaca pada laman tersebut membuat saya mengernyitkan dahi.

Ini Lieus Mafia Busuk selalu mengatas namakan orang2 Tionghoa , Masyarakat bisa salah persepsi thd orang2 Tionghoa dg segala Tingkah laku Lieus yg cenderung gak beres dan penuh intrik jahat dan mengambilkeuntungan personal. - Bob Subagio, 5 Agustus 2013 09.30.

Saya setuju dengan komentar Bob Subagio. Pak Lieus memang keturunan tionghua tapi tidak bisa seenaknya mengatas namakan orang2 Tionghua. Saya aja baru tahu ada yang namanya Lieus S ini sejak acara Debat Vs Anton Medan. - Dharman, 25 Oktober 2015 08.39.

Bisa jadi Lieus sangat kecewa dengan Ahok yg tidak bisa disogok dan disetir dan tidak dapat jatah bisnis...meskipun sama-sama Cina ..... bahkan beberapa bisnis kotornya tidak bisa jalan karena kebijakan Ahok ... makanya sontoloyo ini sangat benci Ahok - Budikoes, 31 Maret 2016 02.18

Rasanya Lieus ini pernah memimpin MAKIN (Majelis Agama Konghucu Indonesia), kenapa ada juga di organisasi Buddha? - Gareng Purnama, 12 April 2016 20.08

Umumnya saya tidak begitu memperhatikan komentar-komentar yang ada di suatu laman . Selain karena anonymous dan rentan disusupi dengan agenda pasukan nasi bungkus atau pasukan nasi padang, netralitas memang sangat susah ditemukan pada komentar yan tak disertai dengan data.

Tetapi, setelah melihat beliau langsung berada di antara ke-45 anggota pendiri Pergerakan Indonesia Maju, saya mulai tertarik dan penasaran. Komentar-komentar miring terhadap tokoh yang satu ini pun semakin memicu rasa penasaran saya pada kiprahnya, tentu saja termasuk agenda dan latar belakang politis yang membuatnya seolah-olah 'bunglon' yang hadir pada banyak organisasi.

Melawan Ahok, Lieus Ada Dimana-mana

Di situs Era Muslim disebutkan bahwa Lieus, mengatasnamakan warga Glodok, kuatir dengan sepak terjang Ahok. Baginya, Ahok cukup sampai 2017 saja.

Tidak tanggung-tanggung, bahwa Lieus juga adalah tokoh yang berada di balik Gerakan “Lawan Ahok” (antitesis langung dari para relawan pendukung Ahok yakni Teman Ahok) . Lawan Ahok disebut terdiri dari masyarakat yang kecewa atas kebijakan Gubernur DKI Jakarta Ahok pada penertiban bantaran kali Ciliwung di Kampung Pulo, Jakarta Timur,. Mereka berencana membentuk tim kerja agar mantan Bupati Belitung Timur ini tidak terpilih kembali pada Pilkada 2017.

Lieus bersama Ratna Sarumpaet dan Jaya Suprana menyuarakan perlawanan terhadap Ahok dengan alasan bahwa sikap Ahok itu mengancam keberagaman di DKI.

“Kami akan bentuk tim kerja yang menargetkan agar Ahok tidak kembali memimpin Jakarta,” kata salah satu aktivis yang tergabung dalam Gerakan “Lawan Ahok” - Ratna Sarumpaet, di Tebet, 5 September 2015.

Gaya kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial dan sering mengeluarkan makian dipandang dapat mengancam keberagaman di ibukota Indonesia. 

Konon Lieus sebelumnya merasa bangga ketika masa awal kepemimpinan Ahok. Namun, demi melihat pernyataan Ahok yang arogan dan mau menang sendiri akhir-akhir ini, Lieus menilai bahwa perilaku semacam ini malah menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Pecinan di Glodok. 

“Kalau seperti ini terus, Ahok cukup sampai 2017 saja,” Lieus, via RMOL Jakarta.

Sementara itu, Jaya Suprana tak tanggung-tanggung membuat surat terbuka untuk mengingatkan Ahok karena dengan tindakannya seperti sekarang, hal ini membuat warga Cina di Jakarta dan seluruh Indonesia cemas jika kerusuhan rasialis berkobar kembali, seperti pada peristiwa 98.

Saya tidak berada di Jakarta ketika peristiwa 98 terjadi. Tetapi demi mendengar kisah tragis berdarah yang disulut dengan kebencian rasialis yang membuat banyak teman-teman Cina saya banyak yang memilih "diam", jelas terbaca buat saya trauma sejarah yang tak ingin diulangi oleh siapapun. Alih-alih menuntaskan dalang sebenarnya di balik tragedi ini, mengaitkan gaya bicara dan karakter kepemimpinan seorang Ahok dengan ancaman pengulangan sejarah kelam ini, pun adalah sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh figur masyarakat manapun.

Lieus juga mengamini Yusron Ihza Mahendra, Duta Besar Indonesia untuk Jepang yang berkomentar melalui akun akun Twitter miliknya, @YusronIhza_Mhd pada 29 Maret 2016 lalu.

Kendatipun Yusron sendiri dikecam oleh banyak netizen secara luas, Lieus menyebut bahwa apa yang diungkapkan Yusron dalam akun twiternya itu adalah suatu nasehat yang semestinya ditanggapi dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih oleh Ahok.

"Apa yang dikatakan Yusron itu benar. Ahok jangan arogan. Sebab kesombongannya itu bisa merugikan orang-orang Tionghoa lainnya. Ahok mestinya tau, tak semua orang Tionghoa di Indonesia ini kaya raya dan bisa melarikan diri ke luar negeri kalau terjadi sesuatu seperti di masa lalu. Sikap rendah hati itu bukan aib. Tapi mau membuka diri untuk menerima semua masukan dan nasehat. Jangan sombong dan menganggap diri paling hebat. Ingat lho, Ahok bisa jadi gubernur Jakarta karena dia dulu nempel sama pak Jokowi. Mestinya Ahok bersyukur masih ada orang mau mau mengingatkan dia. Bukan malah marah-marah," Lieus via Tribunnews.com, Kamis (31/3/2016).

Terkait polemik Sumber Waras, Lieus juga tidak ketinggalan untuk unjuk gigi. Lieus yakin bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terlibat dalam kasus pengadaan lahan Sumber Waras.

”Saya yakin Ahok kena, ini jangan main-main semua orang tahu Ahok banyak beking yang kuat. Kalau istilah BPK korupsi sempurna karena ada kerugian negaranya, mana bisa ngelit lagi,” Lieus, Senin 18 April 2016.

Lieus menaruh harapan yang tinggi pada KPK dan BPK untuk ini. 

”BPK dan KPK tak bisa terpengaruh, Ahok ngimpi bisa lolos dari kasus Sumber Waras", Lieus.

Maka, ketika Ahok Batal Dipanggil Komisi III DPR RI, Lieus geram bukan main.

Terkait pembelian lahan RS Sumber Waras hingga reklamasi pantai utara Jakarta, belakangan ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama makin sering dikaitkan dengan kasus korupsi.

Namun belum lama ini Komisi III DPR RI membatalkan pemanggilan Ahok terkait dugaan korupsi kasus RS Sumber Waras, setelah kasus tersebut dinilai bukan merupakan ranah Komisi III DPR RI. 

Lieus Sungkharisma, yang mulai merasa geram terhadap perlakuan ‘spesial’ yang diberikan kepada Ahok tidak bisa diam:

“Tiba-tiba saja Komisi III DPR RI, melalui Syarifuddin Suding dari Fraksi Hanura, justru menyatakan bahwa Komisi III menyerahkan sepenuhnya kasus korupsi RS Sumber Waras itu kepada KPK. Ini ada permainan apa lagi?”  - Lieus.

Lieus menilai dalam rapat internal Komisi III DPR RI tidak ada satupun pembahasan terhadap kasus RS Sumber Waras. Padahal sebelumnya Komisi III begitu gencar ingin menguak kasus yang disebut-sebut merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah tersebut.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, bulan lalu usai menggelar rapat dengar pendapat dengan elemen masyarakat, Komisi III DPR RI memang telah menyatakan akan memanggil Ahok terkait dugaan korupsi RS Sumber Waras. Dalam rapat tersebut, Lieus Sungkharisma ikut hadir dan sempat diusir oleh pimpinan rapat karena membuat kondisi yang tidak kondusif.

Lieus Sungkharisma sendiri menilai bahwa pihaknya sangat peduli terhadap kasus dugaan korupsi pembelian RS Sumber Waras, karena menurutnya rumah sakit tersebut merupakan salah satu sumbangsih warga Tionghoa Jakarta. RS itu awalnya dibangun oleh perhimpunan Sing Ming Hui atau Yayasan Perhimpunan Sosial Chandra Naya. Namun belakangan diambil alih secara sepihak oleh Kartini Mulyadi dan dijual ke Pemprov DKI Jakarta. 

Sementar itu, Lieus pun menyinggung soal Teman Ahok. Sebab, mereka sangat pasang badan dalam kasus Sumber Waras. Menurut dia, Teman Ahok tidak bisa menerima kritik tentang keterlibatan Ahok dalam kasus tersebut.

Awal Mula "Kebencian" Lieus

Sejujurnya, melihat popularitas Ahok sebagai seorang etnis Cina dan beragama Kristen,  wajar jika Lieus menempatkan diri sebagai barisan pendukung Ahok. Puluhan tahun warga Tionghoa (atau Cina, sama saja - ini BUKAN ungkapan rasis!) tidak melihat kehadiran salah satu dari mereka langung tanpa malu-malu menunjukkan identitas dan karakter yang jelas, hingga akhirnya Ahok muncul dan menarik perhatian seluruh warga Indonesia, bukan hanya DKI.

Lantas, apa yang memicu ekspresi Lieus yang terbaca sebagai antipati terhadap Ahok ini?

Kembali ke tahun 2013, ternyata Lieus yang tinggal di kawasan Fatmawati itu pernah melaporkan Ahok kala menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya, terkait pembangunan proyek moda transportasi mass rapid transit (MRT). 

"Kita laporkan Ahok terkait pembangunan MRT di Fatmawati, karena tidak sesuai dengaan janjinya saat kampanye," Lieus, 26 Juli 2013.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: TBL/2504/VII/2013/PMJ/Ditreskrimsus, Ahok dituduh melakukan penipuan melalui internet, melanggar Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kali ini, mengatasnamakan warga Fatmawati, Lieus menyebut bahwa warga kecewa terhadap Ahok yang menjanjikan akan membangun jalur MRT dengan sistem Subway saat kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta pada 2012.

Ahok pada kampanye saat itu melalui berbagai media cetak maupun elektronik, termasuk media online, menyampaikan janji untuk membangun MRT dengan sistem subway. Pada kenyataannya, Lieus menyatakan, Ahok membangun jalur MRT dengan sistem jalan layang.

Ahok pada 18 Juli lalu menyampaikan alasan perubahan kebijakan itu diambil. Berdasarkan kajian resmi, MRT Subway dapat menyebabkan harga karcis menjadi lebih mahal ketimbang MRT Layang.

"Memang betul layang itu mau hemat duit. Mahesh (Perwakilan Warga Fatmawati) itu kasih informasi ke kita seolah-seolah MRT semua subway itu bisa. Itulah info yang missed (terlewat) dia sampaikan ke kita sebelum kita masuk Jakarta. Dia bilang kalau memang uangnya cukup, lebih baik semua subway. Kan nggak perlu ada pembebasan lahan. Tapi kan uangnya ternyata nggak cukup nanti, akibatnya orang Jakarta pakai dengan harga lebih mahal. Ya kita pilih yang efeknya puluhan tahun dong," - Ahok. 

Kalau dipikir-pikir sih, kedua orang ini menyampaikan alasan yang masuk akal, tetapi dengan kepentingan yang berbeda.

Sisi Lain Lieus

Mengapa Lieus seolah-olah ada di setiap pergerakan menentang kepemimpinan Ahok? Tidak ada yang tahu persis, tentu selain Lieus sendiri.

Tetapi beberapa fakta berikut mudah-mudahan bisa menjadi clue atau petunjuk untuk menilai Lieus, sikap antipatinya terhadap Ahok, atau bahkan bisa membantu kita mengenal siapa Ahok sebetulnya melalui Lieus.

Lieus, pria yang mengaku sebagai tokoh masyarakat dari etnis Tionghoa itu adalah mantan narapidana, seperti dikutip dari HarianIndo.Com.

Polisi pernah menetapkan Ketua Partai Reformasi Tionghoa Indonesia ini sebagai tersangka dalam kasus perusakan pagar pembatas tanah sengketa di RT 7 dan RT 8 RW 4 Mangga Besar Jakarta Barat. Ia dituding telah melanggar pasal 170 KUHP terkait perusakan yang dilakukan pada pagar pembatas di tanah sengketa. Perusakan itu dilakukan lantaran warga marah karena tanah seluas 1.700 meter persegi yang ditempati oleh 37 kepala keluarga itu dipagari. Padahal, tanah yang diklaim milik Zubaedah Pujiati itu masih dalam status quo. 

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jakarta Komisaris Polisi Hendro Pandowo mengatakan Lieus melanggar pasal 170 KUHP mengenai perusakan. 

Tersangka lain dalam kasus itu adalah tiga warga, yaitu Saiful, Arifin dan Agus Sahroni. “Handoko, Suparman dan Agus Suratman sudah dilepaskan,” kata Lieus Sungkharisma, yang menjadi kuasa hukum warga, kepada Tempo. Lieus sendiri belum menentukan siapa yang akan menjadi kuasa hukumnya. 

Sejak Minggu malam, Lieus bersama enam warga korban penggusuran di RT 7 dan 8 RW 4 Mangga Besar, Jakarta Barat, diperiksa Kepolisian Resor Jakarta Barat. 

Mereka dituding melakukan perusakan pagar pembatas di atas tanah yang masih disengketakan pada Kamis (27/7). 

Beberapa sumber menyebutkan bahwa Lieus ini merupakan “Pemain Tanah”. Seperti pada komentar berikut di forum Kaskus.

“Dia (Lieus Sungkharisma) pemain tanah di fatmawati pangpol … dia benci ama si ahok gara gara proyek mrt … itu bikin hancur pasaran tanah di pangpol … pangpol itu harga per meternya ngalahin menteng …. tapi langsung ambles gitu ada proyek mrt …trus aset dia di daerah hayam wuruk gajah mada juga kena kebijakan pemprov yang masalah parkir pinggir jalan … sampe dia bela belain jadi ketua forum tukang parkir buat demo…kl gw sih berpikir pakai logika aja … kita lihat pribadinya apakah dia orang benar atau tidak …. dia ada kasus di daerah mabes masalah tanah … belum lagi … ngakunya orang yang beragama BUDDHA … tapi dia ngebela kafe yang namanya BUDDHA BAR ….Sama kayak ngeliat HAJI LULUNG …. seorang yang ngakunya tokoh agama dari partai politik berdasarkan agama … kerjaannya malak parkir, minta jatah keamanan, sampah, dan kepala preman ….orang waras bisa tahu pribadi dan kualitasnya …. “ - Sumber yang tak bersedia disebutkan namanya.

Ahok dan Perda Miras di DKI

News

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak melarang jual minuman keras (miras) di ibu kota. Hal itu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

"Waktu itu Mendag membuat surat bertentangan dengan perda, lalu Mendag juga merevisi suratnya. Jadi sekarang patokannya kembali ke perda" - Ahok, 23 Mei 2016

Berdasarkan Perda tersebut, peredaran miras diperbolehkan. Namun tetap ada pembatasan usia konsumen. "Kalau menurut perdanya, sebenarnya boleh (dijual) asal dibatasi umurnya. Perda kita tidak melarang hanya membatasi," tambah dia.

Ahok mengatakan, jika DPRD DKI tidak menyetujui kebijakan ini, maka ia akan meminta Dewan untuk merevisi perda tersebut. Perda yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Perda tersebut sudah ada sebelum masa kepemimpinannya.

Perlu diketahui bahwa Pemprov DKI juga memiliki saham di perusahaan minuman keras. Bahkan, perusahaan tersebut sudah go public sejak masa kepemimpinan Ali Sadikin. Saham yang dimaksud ialah 23% saham di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA), produsen yang memegang lisensi Anker Bir, Carlsberg, San Miguel, dan Stout.

Warga DKI sempat menikmati silang-sengkarut dan lempar opini tentang miras ini. Ada opinionisasi yang berkembang bahwa Ahok-lah yang mengizinkan perdagangan minuman keras. Padahal, faktanya minuman keras sudah diperjual-belikan sejak Ali Sadikin.

"Kemarin kan nyalahin saya, seolah-olah saya yang bikin pabrik bir. Saya aja belum tahu dulu, masih ngompol kali tuh saya." - Ahok

Perda Miras DKI adalah 1 dari 3.226 Perda yang Akan Dicabut.

Tanggal 20 Mei sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menyatakan akan mencabut 3.266 peraturan daerah yang dianggap menghambat investasi dan pembangunan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui bahwa di antara Perda tersebut, ada Perda berisi pelarangan terhadap minuman beralkohol. 

Meski demikian, Tjahjo menampik pencabutan Perda-Perda itu bukan berarti pemerintah mendukung peredaran minuman beralkohol. 

"(Perda) yang saya cabut itu karena mereka (pemerintah daerah) menyusun Perdanya bertentangan dengan peraturan dan perundangan," ujar Tjahjo saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (20/5/2016).

Perda pelarangan miras yang akan dicabut, antara lain Perda di Papua, Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. Peraturan yang dimaksud, yakni Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.

Pemerintah ingin minuman beralkohol tidak dilarang sepenuhnya, melainkan hanya perlu diatur peredaran penjualannya. Perda-Perda itu akan berorientasi pada prinsip itu. 

(baca: Pemerintah Targetkan 3.000 Perda Bermasalah Dibereskan Juni)

"(Perda) yang sudah ada kami perbaiki saja. Yang di daerah pariwisata tetap diatur, peredarannya dikendalikan. Cuma boleh di hotel, misalnya, tidak boleh dijual ke anak di bawah umur," ujar Tjahjo.

Jokowi dan Perda

Presiden Joko Widodo kembali mengkritik banyaknya regulasi yang dibuat jajaran pemerintah. Jokowi menginstruksikan agar semua aturan yang menghambat dihapus.

Jokowi mengaku sempat bertanya jumlah banyak aturan yang ada di Indonesia. Kementerian Bappenas menjawab ada sekitar 42.000 aturan dalam bentuk perpres, PP, permen, hingga perda.

"Bayangkan sebagai kapal besar, bangsa besar, aturan kita sebanyak itu. Ini yang kita hapus, kita kurangi sebanyak-banyaknya," - Jokowi dalam Dialog Publik "Membangun Ekonomi Indonesia yang Berdaya Saing" di Balai Kartini, 30/3/2016.

Jokowi menganggap aturan sebanyak itu menyulitkan, menghambat, bahkan menjerat kita sendiri. Dampaknya, pengambilan keputusan dalam banyak hal menjadi terhambat.

Jokowi lalu menyinggung adanya 3.000 perda bermasalah yang tengah dikaji Kementerian Dalam Negeri. Jokowi mengaku sempat membaca beberapa perda bermasalah tersebut. Semakin banyak membaca perda itu, ia mendapati banyak keanehan.

Presiden lalu menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghapus semua perda bermasalah tanpa perlu mengkaji. Kajian terlebih dulu dianggap Jokowi akan membuat penyelesaianya lama.

"Saya sudah perintah Mendagri yang 3.000 (perda) tahun ini hilangin semuanya. Enggak usah dikaji-kaji, wong bermasalah dikaji. Hapus." - Jokowi.

Demokrasi dan Partai Politik

Sudah bukan rahasia lagi bahwa di mata banyak pengamat asing, demokrasi Indonesia saat ini berada dalam tahap perkembangan yang positif dan layak diapresiasi. Pendapat ini merujuk beberapa realitas politik seperti pelaksanaan pemilu yang demikian banyak pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan akhirnya pada tingkat nasional, yang berlangsung relatif aman dan terkendali, tanpa menimbulkan gejolak atau kekerasan dan tidak membawa kekacauan.

Dalam pada itu, pers Indonesia relatif bebas dan tidak mengalami kekangan atau hambatan politik sebagaimana yang dapat dilihat pada beberapa negara tetangga. Kebebasan berpendapat dan berkumpul dijamin, sementara pemerintahan sepenuhnya berada di tangan sipil tanpa direcoki intervensi militer. Ada beberapa aksi teroris yang muncul secara sporadis di sana-sini, tetapi keamanan umum tetap terjaga dan stabilitas politik tidak terganggu. Secara rata-rata pendapat pengamat dan analis asing lebih optimistis dibandingkan dengan opini dan kritik pengamat dalam negeri yang setiap saat mempertanyakan pelaksanaan demokrasi.

Inkonsistensi politik

Salah satu pertanyaan yang perlu mendapat perhatian ialah hubungan di antara partai-partai politik dan perkembangan demokrasi. Semua kita tahu bahwa dalam demokrasi tak langsung yang diterapkan di hampir semua negara modern, termasuk Indonesia, partai politik jadi pilar utama dan terpenting bagi terlaksananya demokrasi perwakilan. Rakyat tak dapat memerintah secara langsung seperti di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Untuk memungkinkan terlaksananya pemerintahan, rakyat harus memercayakan hak-hak politiknya kepada para wakilnya di DPR, sementara para wakil rakyat ini direkrut melalui partai-partai politik yang ada dan memenuhi syarat untuk dipilih.

Di sini muncul pertanyaan yang memperlihatkan suatu inkonsistensi politik. Kalau benar pendapat para pengamat asing bahwa demokrasi Indonesia mengalami perkembangan positif, mengapa gerangan partai-partai politik yang menjadi pendukung utama demokrasi tidak bisa dikatakan berada dalam perkembangan yang positif juga? Mengapa demokrasi dalam sistem politik Indonesia tidak diimbangi hidupnya internal demokrasi dalam kalangan partai politik? Mengapa stabilitas politik dalam demokrasi Indonesia tidak diimbangi dengan stabilitas politik dalam partai politik yang cenderung mengalami perpecahan ke dalam (internal fractioning) sebagaimana terjadi pada Golkar dan PPP saat ini? Dalam politik nasional seorang presiden dan wakil presiden dapat dipilih secara bebas, sementara partai-partai politik besar, seperti PDI-P atau Demokrat, masih berdebat tentang perlu tidaknya ada calon tunggal ketua umum di kongres partai mereka.

Diskrepansi ini selayaknya jadi perhatian partai-partai politik dalam kaitan dengan peran mereka sebagai pilar utama demokrasi tak langsung. Kita berhadapan dengan kemungkinan munculnya dua pertanyaan. 

Pertama, bagaimana menjelaskan demokrasi Indonesia dapat stabil, sementara partai-partai politik yang jadi soko gurunya tidak memperlihatkan stabilitas politik dalam dirinya? Dari mana integrasi politik nasional diperoleh, sementara partai-partai politik selalu diancam disintegrasi politik? Mengapa kebebasan memilih dapat terjamin dan terlaksana dengan baik dalam politik nasional, sementara kebebasan memilih dalam partai-partai politik relatif terkekang?

Kedua, jangan-jangan kita harus mengubah pendapat bahwa partai politik yang de jure merupakan pilar demokrasi, de facto tidak ada sumbangannya terhadap demokrasi Indonesia. Secara lebih tajam, partai-partai politik di Indonesia tidak ada peranannya dalam produksi demokrasi di Indonesia, tetapi hanya jadi konsumen utama demokrasi yang diproduksi oleh kekuatan-kekuatan sosial lainnya, seperti media, kelompok masyarakat sipil, gerakan mahasiswa dan kalangan akademisi, gerakan buruh dan nelayan, gerakan kaum perempuan dan berbagai kelompok penekan yang muncul silih berganti dalam perkembangan politik.

Dalam kilas balik asumsi ini dapat diuji dengan dua pengalaman politik. 

Pertama, dengan adanya Dekrit Presiden pada Juli 1959, hampir semua kekuasaan politik jadi terpusat pada diri Presiden Soekarno yang melansir sistem Demokrasi Terpimpin setelah Konstituante dibubarkan dan UUD 1945 diberlakukan kembali. Trias Politika praktis dibekukan karena Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi beranggapan: tata negara dengan pembagian kekuasaan ke dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak sesuai dengan tujuan revolusi yang menghendaki perubahan cepat dengan cara ”menjebol dan membangun” (sic). Perkembangan ini jelas menggelisahkan kaum demokrat seperti Mohamad Hatta yang menulis risalah kritis Demokrasi Kita, untuk menguraikan secara terbuka penyelewengan asas demokrasi melalui sistem Demokrasi Terpimpin ala Bung Karno.

Keadaan jadi tambah panas dan meruncing karena PKI dapat membonceng kekuasaan Soekarno dan menimbulkan kekhawatiran terhadap dominasi politik kiri yang akhirnya mengancam demokrasi. Kecemasan ini muncul terutama di kalangan kelompok agama, khususnya Islam, dan menimbulkan rasa waswas di kalangan militer. Dengan meletusnya Peristiwa 30 September 1965, mulai terjadi kristalisasi politik antara pro-demokrasi dan pro-Demokrasi Terpimpin. Presiden Soekarno dengan berbagai cara mengalami political containment atau pengurungan politik dan kekuasaan politik beralih ke tangan Jenderal Soeharto, yang kemudian diresmikan jadi Presiden RI.

Faktor obyektif lain yang mendorong jatuhnya Soekarno ialah kebangkrutan ekonomi dengan inflasi yang melampaui 600 persen. Dengan situasi yang demikian, Orde Baru praktis dibangun oleh tiga kekuatan utama: mahasiswa yang tak bisa lagi menerima politik yang semakin otokratis; militer yang menjadi kekuatan yang melumpuhkan politik kiri PKI; dan para teknokrat yang harus memulihkan ekonomi yang amat merosot. Dalam perubahan politik ini, sukar mencatat peranan berarti partai-partai politik dalam mendorong perubahan politik ke arah yang lebih demokratis.

Kedua, reformasi politik 1998 menghentikan politik yang otoriter dari Presiden Soeharto. Ketidakpuasan umum saat itu merupakan akumulasi dari akibat beberapa praktik politik. Dari segi ideologis, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat mengenai ideologi negara semakin hari makin terkekang karena adanya keharusan mengikuti interpretasi tunggal versi rezim Soeharto tentang Pancasila. Interpretasi tunggal ini disosialisasikan dengan biaya negara yang tidak kecil melalui kursus Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada berbagai tingkat dalam birokrasi pemerintahan, serta bahkan menjadi prasyarat bagi kenaikan pangkat dalam jenjang birokrasi.

Dari segi pemerintahan, makin meluas rasa cemas bahwa kesempatan melaksanakan pemerintahan sipil yang diamanatkan oleh sistem demokrasi punya prospek suram karena meluasnya intervensi militer dalam pemerintahan melalui dwifungsi ABRI. Di satu pihak kalangan TNI tetap hidup dengan keyakinan bahwa mereka bertumbuh bukan sebagai tentara profesional, melainkan sebagai tentara pejuang yang bertempur bersama rakyat, hidup bersama rakyat dan bahkan dilindungi oleh rakyat dalam perang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Di pihak lain kalangan terpelajar, khususnya para mahasiswa, sangat sadar militer adalah alat negara sehingga suatu pemerintahan dengan banyak intervensi militer pada dasarnya bukanlah government by the people, yaitu pemerintahan oleh rakyat, tetapi government by the state, yaitu pemerintahan oleh negara. Sementara itu, partai politik dalam bentuk multipartai mengalami penyederhanaan yang drastis. Pada Januari 1973, lima partai yang berhaluan nasionalis mengalami fusi menjadi satu partai dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Demikian juga empat partai politik dengan asas Islam mengalami fusi menjadi satu partai saja dalam PPP.

Penyederhanaan partai jelas memudahkan kontrol oleh pemerintah. Bersama Golkar yang dianggap bukan partai politik, melainkan merupakan Golongan Karya, tetapi mempunyai semua hak partai politik, rezim Presiden Soeharto hanya perlu mengawasi dua partai politik, sambil mendesakkan kemenangan Golkar dalam tiap pemilu. Pegawai negeri diharuskan menjadi anggota Golkar dengan alasan monoloyalitas, sementara suara untuk Golkar dari tiap institusi pemerintah dan lembaga negara diawasi secara ketat. Lembaga pengawasan resmi seperti DPR dibuat tak berdaya di bawah kontrol eksekutif. Pers diawasi dengan ketat dan tiap telepon dari pejabat ke redaksi koran/majalah berita jadi alarm bahwa penerbitan koran dan majalah itu dapat berakhir dengan ditariknya surat izin usaha penerbitan pers oleh Kementerian Penerangan.

Semua ini menyebabnya meluasnya proses delegitimasi kekuasaan Presiden Soeharto, yang mencapai titik nadirnya pada Mei 1998. Pada 13 Mei 1998, rakyat meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri. Pada 18 Mei 1998, mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR dan Ketua DPR/MPR Harmoko membuat pernyataan agar Presiden mengundurkan diri. Dalam pada itu sejumlah menteri kabinet mulai mengambil jarak dari Soeharto. Akhirnya, di luar dugaan banyak orang, Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 pagi menyatakan mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada BJ Habibie. Dengan itu dimulailah reformasi politik di Indonesia, sebagai perubahan besar dalam politik di Indonesia setelah peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru 32 tahun sebelumnya.

Sibuk dengan hal-hal kecil

Dalam dua perubahan politik yang besar ini, sulit sekali kita dapat mencatat apa peran partai politik dalam mendorong perubahan, dibandingkan dengan peran para mahasiswa misalnya. Lebih tepat untuk mengatakan bahwa partai politik adalah pihak yang menikmati perubahan politik yang digerakkan oleh kekuatan sosial lainnya. Mengapa demikian?

Kalau diperhatikan agak cermat, ada dua kecenderungan yang semakin meluas dalam praktik politik kita dan tecermin juga dalam perilaku partai politik. Pertama, kesibukan dengan diri sendiri cenderung lebih tinggi intensitasnya daripada kemampuan membuka diri untuk dikonfrontasikan dengan pengalaman-pengalaman dari luar. Sikap self-centered ini menandai taraf kematangan yang belum tinggi, seperti halnya anak kecil yang melihat dirinya sebagai pusat dunia sehingga segala sesuatu harus disesuaikan dengan keinginannya. Sebagai contoh soal, anggota DPR kita cukup sering melakukan studi banding ke luar negeri, tetapi belum pernah kita mendengar/membaca laporan mereka tentang apa yang dipelajari dari parlemen negara-negara lain yang mereka kunjungi. Tentulah akan berguna untuk kerja DPR dan bagi pendidikan politik masyarakat luas kalau mereka bisa melaporkan bagaimana parlemen negara lain melaksanakan tugas legislasi: berapa banyak UU yang harus mereka hasilkan dalam satu tahun kerja, apa saja kriteria dalam menentukan UU yang harus dibuat, bagaimana parlemen membuka kesempatan untuk debat publik tentang sebuah RUU yang menjadi syarat terlaksananya demokrasi deliberatif dan apakah ada sanksi kalau parlemen gagal menghasilkan jumlah UU yang diharuskan.

Hal yang sama dapat dikatakan tentang partai politik. Adakah pelajaran yang dapat mereka peroleh dari kontak dan interaksi dengan partai di negara lain? Misalnya tentang keuangan dan pembiayaan partai politik, tentang institution building partai, tentang pendidikan politik para kader partai, tentang pelaksanaan dan pengawasan demokrasi internal partai, tentang perekrutan untuk posisi-posisi tertentu dalam struktur partai dan kepemimpinan yang lebih demokratis dalam partai.

Hal kedua: trivialisme, yaitu kecenderungan untuk sibuk dengan hal-hal kecil yang kurang penting karena ketiadaan perspektif untuk melihat dan terlibat dalam suatu common cause atau tujuan bersama yang besar yang harus diperjuangkan bersama. Pikiran dan orientasi pada suatu tujuan besar akan merelatifkan berbagai hambatan oleh hal-hal kecil yang sering berhubung dengan kepentingan diri. Dalam politik pun berlaku dalil: ekologi akan menyingkirkan banyak unsur ekologi. Pengetahuan dan wawasan tentang ekologi politik akan merelatifkan kepentingan-kepentingan kecil yang berhubung dengan tuntutan ego setiap orang.

Semua ini memerlukan reorientasi besar dan determinasi yang kuat dan bukan sesuatu yang given dalam praktik politik. 

A man cannot gradually enlarge his mind as he does his house -  Alexis de Tocqueville

(Memperbesar dan memperluas rumah secara bertahap itu lebih mudah dilakukan daripada memperluas pemikiran dan wawasan seseorang.)

Disadur dari tulisan Ignas Kleden, Sosiolog dan Ketua Badan Pengurus Komunitas Indonesia untuk Demokrasi yang dicetak di harian Kompas edisi 10 April 2015 halaman 6 dengan judul "Demokrasi dan Partai Politik".

Romo Herry dan Relawan Ahok

Kerelawanan (volunteerism) itu daya keterlibatan yang muncul dari inisiatif independen melakukan sesuatu bagi kebaikan bersama tanpa keuntungan dan afiliasi dengan bisnis, tanpa dikte pemerintah atau partai politik. Itulah daya societal ajaib yang sering muncul pada momen darurat masyarakat. Dari arah sebaliknya, 

menjamurnya gejala kerelawanan dapat menjadi tanda suatu masyarakat sedang berada dalam situasi darurat.

Tentu, istilah "darurat" menunjuk penilaian tentang situasi masyarakat pada waktu dan tempat tertentu, secara mendalam dipengaruhi idiom persoalan yang sedang berlaku. Bentuk kerelawanan mencakup luas, dari urusan pendidikan sampai kerja kemanusiaan, dari relawan politik sampai kesehatan. Organisasi seperti Médecins Sans Frontières (MSF/dokter tanpa batas) dengan tenaga medis dan kemanusiaan di wilayah konflik adalah contohnya.

Ketika kelompok-kelompok relawan muncul pada momen sejarah tertentu suatu masyarakat, biasanya mereka disergap olok-olok tentang motif. Lalu muncul pembedaan motif "altruisme" dan "kepentingan-diri", antara idealisme dan realisme. Pembedaan itu bukan hanya primitif, melainkan juga ngawur. Seperti banyak tindakan lain, kerelawanan digerakkan banyak motif: dari heroisme sampai pencarian angka bagi lembar curriculum vitae lamaran kerja, dari keprihatinan akan penderitaan sampai pemihakan politik. Karena itu, kita perlu hati-hati agar tidak meromantisasi gejala kerelawanan.

Jangka kerelawanan juga beragam: ada yang berciri lebih tetap, seperti organisasi MSF, ada pula yang berciri sesaat sebagai tanggapan situasi darurat. Apa yang memicu kemunculan aneka kerelawanan politik di negeri ini pada beberapa tahun terakhir? Lonjakan paling kentara terjadi dalam kuatnya "Relawan Jokowi" (Joko Widodo) menjelang Pemilihan Presiden 2014. Kini, berkembang pula "Relawan Ahok" (Basuki Tjahaja Purnama) dalam rangka Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Jika menjamurnya kerelawanan bisa menjadi tanda suatu masyarakat sedang berada pada momen darurat, apa yang darurat?

Darurat politik dan politisi

Tanda itu kian benderang: krisis politik dan sepak-terjang para politisi. Warga biasa seperti saya mengenali banyak anggota "kelas politik" negeri ini makin ganjil, dan itu membuat institusi politik dalam arti sempit juga kian membusuk. Tentu, soal ini bukan khas Indonesia. Gelombang sinisme terhadap politisi dan politik konvensional sedang melanda dunia, dari Eropa sampai Amerika Serikat (AS), dari Afrika sampai Asia. Kemunculan sosok seperti Donald Trump di AS atau Rodrigo Duterte di Filipina dapat dilihat sebagai muara sinisme itu.

Tentu, ke mana sinisme itu bermuara sangat bergantung pada konstelasi situasi: di beberapa tempat sinisme itu bermuara pada "ketidakwarasan", di tempat lain bermuara pada pilihan "waras". Terpilihnya Sadiq Khan sebagai wali kota London atau Justin Trudeau sebagai PM Kanada mungkin contoh "kewarasan" itu.

Namun, tampak bahwa kedua muara itu merupakan bentuk pemberontakan terhadap corak kelas politik tradisional dan sepak-terjangnya. Entah muara "waras" atau "tidak-waras", sinisme terhadap politik yang sedang melonjak ini sungguh mencemaskan. Sebabnya juga lugas. Dengan apa kita membentuk, mengelola, dan merawat kehidupan bersama kalau bukan dengan proses politik? Semaju apa pun, sektor bisnis tidak dapat menggantikan proses politik bernegara. Dan se-progresif apa pun lembaga swadaya masyarakat serta organisasi civil society tidak menggantikan proses politik bernegara lewat institusi-institusi formalnya. Setidaknya untuk proses dan jangka yang dapat kita bayangkan.

Privilese dan prerogratif "kelas politik" inilah yang rupanya sedang membusuk. Banyak anggota kelas ini suka berkelit: "Bukankah sinisme terjadi di banyak negara lain, mengapa hanya kami yang dituding?" Maksudnya tentu agar kebusukan mereka terbenarkan, sebab mereka tidak sendirian. 

Pertama, dalih seperti itu bahkan tidak lulus kaidah logika semester pertama: bahwa dari pola yang terjadi, kita tidak dapat menyimpulkan hal itulah yang sebaiknya terjadi. 

Kedua, alkisah Niels Bohr, fisikawan Denmark peraih Nobel 1922, pernah mengatakan kira-kira begini pada suatu momen diskusi dengan Einstein: "Kawan, kamu hanya berlagak logis, tetapi sebenarnya kamu tidak berpikir!" Ungkapan itu sangat kena dipakai untuk menanggapi dalih para politisi yang sering kita saksikan di layar televisi.

Darurat politik dan politisi yang sedang terjadi dewasa ini tentulah juga bagian dari sindrom ekspektasi kita yang bergeser lebih tinggi bagi kualitas kepelakuan dan proses politik. Di zaman Orde Baru, kita tidak mempunyai ekspektasi setinggi sekarang mengenai "kewarasan" proses politik. Dalam arti ketat memang dapat dikatakan bahwa otokrasi dan kediktatoran tidak mengenal 'politik'. Yang ada adalah instruksi tanpa representasi.

Penilaian kita tentang darurat dan krisis politik serta kepelakuan politik di negeri ini tentu disergah dengan pertanyaan: mana buktinya? Daripada membuang waktu untuk membaca tulisan yang bisa melantur dengan statistik dan data naratif, silakan mengingat deretan kasus pelemahan KPK, skandal SKK Migas, korupsi kolosal para pemimpin dan fungsionaris partai, kasus "Papa minta saham", skandal jaringan-jaringan gelap para politisi, pejabat, dan baron bisnis.

Juga silakan simak indeks korupsi lembaga-lembaga negara yang dirilis secara rutin. Profesi politik bukan hanya telah jatuh begitu rendah di mata warga biasa, tetapi juga telah menciptakan sinisme makin tinggi. Lalu boleh juga ditambahkan suasana paranoia yang hari-hari ini sedang diciptakan bagi ketakutan akan kebangkitan ideologi komunis. 

Orang yang sedikit cermat mengenali real politik negeri ini paham bahwa yang lebih mungkin bangkit bukan komunisme, tetapi tribalisme agama dan militerisme ala Orde Baru.

Apa urusan semua ini dengan gejala kerelawanan politik?

Selamat datang relawan politik

Seperti telah disebut, motif kerelawanan selalu beragam. Begitu pula keragaman penyebab munculnya kerelawanan politik. Namun, lonjakan ketidakpercayaan terhadap wahana dan pelaku politik konvensional dewasa ini rupanya merupakan faktor sentral dalam keragaman penyebab. Bahkan, kerelawanan politik itu kini pesat bukan hanya di Jakarta, tetapi juga subur di sejumlah daerah. Gejalanya, asosiasi- asosiasi relawan menampilkan calon-calon independen yang ditolak atau tidak didukung partai.

Untuk mengatakan era partai politik telah berakhir pastilah gegabah. Dan mengatakan bahwa inilah saatnya partai politik membenahi serta mengaca diri tentulah klise. Partai politik akan jadi kendaraan politik untuk jangka panjang, sepanjang yang dapat kita bayangkan. Namun, justru karena memegang privilese sebagai kendaraan utama, partai politik seperti hidup di dunianya sendiri dalam urusan representasi demokratis, lalu membentuk oligarki elektoral yang tertutup. Bahkan, dalam banyak hal dapat dikatakan partai-partai politik di Indonesia telah menjadi semacam kesultanan, dengan fungsionaris dan organisasi partai sebagai birokrasi kepanjangan kehendak pribadi "sang sultan", lengkap dengan ciri personalisasi.

Itulah mengapa sosok-sosok kepemimpinan yang dikenal berintegritas tak mudah memakai kereta partai. Sosok-sosok seperti itu justru menjadi musuh partai apabila para "sultan" tidak berkenan kepada mereka. Tambahkan faktor seperti politik uang (money politics), urusan dinasti politik, distribusi proyek-proyek rente, dan lain-lain. Maka, jadilah kerontokan kualitas proses politik seperti hari ini.

Akan tetapi, mengapa ketidakpercayaan dan sinisme terhadap corak politik seperti itu bermuara pada kerelawanan dan independensi? Mengapa bukan bermuara pada apatisme? Atau bergabung dengan partai alternatif? Yang sering dilupakan, dalam satu dasawarsa terakhir telah berlangsung aneka eksperimen kerelawanan politik dan independensi, yang pada momen penting siap berubah menjadi partisan (partisan volunteerism). Kemenangan Joko Widodo banyak dibantu kerja keras relawan partisan. Bahkan, sebelumnya, kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 juga dibantu para relawan meskipun kadarnya belum seluas kerelawanan politik bagi Jokowi.

Bukankah kerelawanan politik hanya tambahan bagi kendaraan partai? Mungkin itu benar secara legal, dan orang-orang partai berkepentingan membuat independensi sebagai tabu. Namun, energi politik yang membara dari kerelawanan bahkan sanggup melampaui daya konvensional mesin partai. Bagaimana Jokowi memenangi Pemilihan Presiden 2014 berkisah tentang energi besar kerelawanan politik itu. Inilah yang sering diabaikan dan dikecilkan orang partai, yang hidup dengan "logika gorong-gorong" partai dan sulit mengakui besarnya energi independensi dan kerelawanan di luar partai.

Maka, mungkin kita perlu bersiap-siap dengan lonjakan energi independensi elektoral dan kerelawanan politik. Bahkan, juga andaikan kualitas partai membaik, semoga independensi dan kerelawanan politik tidak menyurut. Bukan karena partai politik tidak lagi penting, melainkan karena independensi dan kerelawanan ikut menjaga "kewarasan" politik. Maksudnya, independensi dan kerelawanan menjadi penjaga tetap hidupnya ruang kemungkinan bagi "yang baik" (the good) dalam kehidupan politik di luar dikte partai. Bisa dibayangkan orang-orang partai tidak suka hal ini, tetapi pokok ini tetaplah perlu dikatakan, entah disukai atau tidak disukai orang partai.

Apakah keutamaan independensi dan kerelawanan politik begitu luhurnya? Ini pertanyaan menggelikan. Ambillah contoh energi besar independensi dan kerelawanan politik para "relawan Ahok". Energi dan gerakan mereka sangat mengesankan, tetapi mungkin juga mudah terpeleset ke rabun-politik. 

Pertama, kecenderungan menganggap setiap kritik kepada kepemimpinan Ahok sebagai penolakan terhadapnya. Padahal, mendukung tanpa kritik adalah resep menuju tribalisme politik. 

Kedua, para relawan tak perlu kaget dengan gejala sindrom kekuasaan ini. Orang yang mendapat kuasa, seenggan apa pun awalnya, mudah dirasuki lupa-daratan.

Kekuasaan itu obat-kuat sekaligus racun, membuat orang percaya-diri, tetapi juga self-centred, dengan kecenderungan besar melanggar kepatutan dan aturan lewat manipulasi. Saya tidak mengatakan patologi itulah yang terjadi pada Ahok, tetapi cara-cara menggusur warga miskin Jakarta yang kini sedang ia lakukan tak perlu dibela mati-matian.

Dan seperti dalam beberapa tahun ini, jika nanti para relawan segera bubar dan berebut jatah jabatan, kita tak perlu heran. Itu tidak mengurangi urgensi kerelawanan dalam kebusukan politik dewasa ini. Sebab, kerelawanan tetap cita-cita kemilau di depan sana. Tatkala partai memecah warga ke dalam kubu "kami" lawan "mereka", kemungkinan mengalami "kita" dan "kepentingan bersama" menjadi semakin langka. Etos kerelawanan memang sering perlu menempuh jalan partisan. Namun, mesti dicamkan bahwa kerelawanan mengemban misi menerobos kebuntuan hidup yang makin tersekat-sekat agar bangsa atau kota ini pelan-pelan sanggup mengalami suasana inklusif sebagai 'kita'.

Disadur dari versi cetak artikel yang terbit di harian Kompas edisi 16 Mei 2016, di halaman 6 dengan judul "Momen Para Relawan" yang ditulis oleh B Herry Priyono, Dosen Pascasarjana STF Driyarkara Jakarta.

Setialah dengan Bu Vero!

Tergambar: Bu Vero cemberut. 

Ada yang memberi tag komentar: "Cie ... ada yang cemberut nih ye"

Pesannya jelas: Koh Ahok, jangan coba-coba!

Ketika bung Ahok tersenyum saat diajak ber-selfie oleh Dian Sastro pada suatu waktu dan tempat, momen manusiawi yang romantik - simbolik sedang terpampang bagi publik secara gratis. Emak-emak cerewet dan remaja ABG pecicilan akan siap menjadi tukang bully gratis tanpa ganjaran nasi bungkus untuk menyeru Ahok: Pak Ahok. Please dech, jangan pecicilan. Kagak liat tuh bu wajah bu Vero kayak mangga muda? Mengkal dan asem kayak macan siap menerkam. 

Romantik 

Romantisme itu dinamika yang menghidupkan. Terutama romantisme keluarga. Apalagi keluarga yang intens menjadi sorotan publik. Terlebih jika sorotan publik itu adalah sosok yang berhasil menghidupkan wacana deparpolisasi, wacana baru yang membuat jengah para parpol. Hanya lelaki hebat yang bisa melakukan semua itu dan menjadi figur publik, berhasil membuat setiap orang Indonesia, bukan hanya warga DKI, merasa bahwa mereka memiliki Ahok dan berharap bahwa Ahok tidak berubah. Tentu saja, selalu ada wanita agung yang mendampingi setiap lelaki hebat. Jika lelaki hebat itu adalah Koh Ahok, maka wanita itu adalah Bu Vero.

Dimulai dari Belitung atau bahkan sebelumnya, hingga saat ini, Ahok menapaki jalan panjang dunia politik penuh kisruh sampai ia menjadi orang nomor satu di Jakarta. Meski banyak yang meragukan, lebih banyak lagi yang merasa aman jika Ahok memimpin lagi Jakarta, yakni mereka yang menyebut diri Teman. Tetapi ada tokoh utama, Bu Vero yang mengetahui bagaimana sejatinya seorang Ahok melepas lelah sesudah rutinitas hariannya melawan mentalitas wakil rakyat yang tidak merakyat. TemanAhok maupun teman-teman Ahok membutuhkan Wanita Ahok, yang sejatinya adalah pemberi energi utama bagi lelaki yang menjadi santapan setiap media dewasa ini. 

Konon setiap pria adalah big man jika dia punya harta, tahta dan kuasa. Pak Ahok sudah punya semua itu. Bahkan, dia punya satu lagi: Massa sukarela. Kerap lawan menyebut bahwa bahkan Ahok juga menguasai Media. Tetapi tetap saja, mulai dari zaman Kaisar Romawi hingga Bill Clinton dengan pegawai magang cantik Monica Lewinski jelas terbukti: Peran wanita itu adalah energi mahadasyat. Untuk tetap hebat, Ahok tidak boleh macam-macam dengan bu Vero. 

Banyak lagi contoh sederhana dimana lelaki memang tidak boleh bermain-main dengan wanita. Baik itu istrinya maupun dengan wanita lain yang - entah sengaja atau tidak - tampil begitu menggoda. Mungkin benar bahwa rakyat hanya rela jika seorang pemimpin pria hebat didampingi oleh seorang saja wanita, dan wanita hebat didampingi oleh seorang saja pria.

Ada Abraham Samad yang memudar karirnya dengan gimmick politik yang men-diskreditkan namanya berupa deretan foto mesra dirinya dengan mantan puteri Indonesia. 

Di luar sana bahkan lebih banyak lagi nama besar yang terjungkal karir politik dan kenegarawanannya karena wanita. 

Eliot Spitzer lama membuat warga New York geleng-geleng kepala. Gubernur New York yang dikenal sangat pandai berpidato, mendengung-dengungkan akan menindak para pelaku korupsi, dan berjanji akan membangun reputasi yang baik serta menjaga kesucian keluarga, ternyata telah bertindak sebaliknya. Kasus korupsi penyimpangan keuangan justru melibatkan dirinya. Konon dipicu oleh kedekatannya dengan seorang wanita.

Gary Hart adalah salah tokoh yang sangat difavoritkan dalam nominasi Partai Demokrat dalam pemilu 1987, sempat direpotkan oleh isu dengan seorang wanita.

John Jeremy Thorpe adalah seorang politikus Britania Raya, yang juga pemimpin Partai Liberal 1967-1976. Tapi ia kehilangan posisi itu, serta kursi di Parlemen, setelah ia dituduh berkomplot untuk membunuh seorang pria yang mengaku sebagai mantan kekasihnya.

Thomas Jefferson, tercatat dalam sejarah Amerika sebagai penulis dan peletak Deklarasi Kemerdekaan. Dialah Presiden Amerika paling cemerlang di masanya. Namun reputasinya yang gemilang itu sedikit tercoreng dengan isu skandalnya dengan seorang wanita yang dihembuskan James Callender, saat Presiden AS ke-3 ini memulai periode pertama pemerintahannya. Callender mengatakan, Thomas Jefferson telah menjadikan seorang budak bernama Sally Hemings sebagai selir, dan memiliki beberapa orang anak dengannya.

Perdana Menteri Italy, Silvio Berlusconi, 72 tahun, taipan media yang juga orang terkaya ketiga di Italy. Affair dengan sejumlah model,artis-artis muda, presenter televisi, dan lain-lain membuat citranya tercoreng di kalangan warganya.

Reputasi Bill Clinton yang cemerlang akhirnya jatuh juga oleh perempuan. Semua pasti ingat kasus menghebohkan itu yang nyaris membuat Clinton tumbang dari kursi Kepresidenan. Wanita muda yang berhasil menggoyahkan iman Clinton adalah Monica Lewinsky, 22 tahun, pegawai magang Gedung Putih.

Masih banyak contoh lain lagi, termasuk seorang pak RT yang malu-malu di hadapan wanita muda seperti dikisahkan Seno Gumira Ajidarma.

Semua ini hanya secuil saja dari lautan kisah tentang benarnya anggapan orang yang jamak diterima: 

Jika si lelaki tetap setia dan menjaga romantisme dengan istrinya, si lelaki akan tetap hebat. Jika si lelaki tidak lagi setia, entah itu bermula dari sekedar foto bersama, maka saat itu juga datanglah marabahaya. Marabahaya itu tidak selalu jelas awalnya. Seringkali: Berawal dari cemberut dan cemburu kecil saja.

Simbolik

Tentu saja ini cucoklogi saja. Tetapi simbolisme sejatinya adalah mencocok-cocokkan saja, siapa tahu penanda dan petanda memang punya energi yang sama. Soal marabahaya, sudah tergambar bahwa saat ini Ahok memang sedang menggambar dirinya bersama The Real Disaster, sang marabahaya yang nyata.

Jangan terlalu serius. Tetapi memang benar kok. Dian Sastro menyebut diri sebagai marabahaya. Lihatlah akun instagramnya: @therealdisastr. Pesona, kharisma, dan kecantikan kedua wanita ini memang setara. Bu Vero dan Dian Sastro adalah wanita penuh energi yang akan memberikannya bagi siapa saja yang setia padanya, sekaligus menghancurkan apa karir dari pria manapun yang mencoba mencari wanita pilihan kedua.

Pak Ahok, jangan lupa ya. Dian Sastro itu punya pesona yang tidak dimiliki oleh semua wanita, termasuk para selebritis sekalipun. Coba saja buka akun instagramnya si cantik yang fotonya selalu kusimpan di balik laci meja belajar ini. 

Untunglah hanya Dian Sastro saja yang mengajak foto pada kesempatan itu. Jika Chelsea Islan, Wulan Guritno dan Dian Sastro sekaligus mengajak Koh Ahok ber-wefie ria, saya tidak yakin Koh Ahok akan kuat. Pun dengan Bu Vero.

Jadi, sebelum tulisan ngalur-ngidul ini semakin panjang, bersama teman-teman lain yang tidak mesti TemanAhok, kami yang mendukung Ahok hanya coba berdiri dari pinggir bersama Bu Vero. Pesan kami, ya itu tadi: Koh Ahok, jangan coba-coba.

(Tulisan ini tanpa endorsement dari pihak manapun, hanya mencoba menyampaikan aspirasi dari teman wanita saya, yang katanya merasa mesti bersimpati dengan bu Veronica. Menurut teman saya, saat itu bu Vero sedang mencoba menampilkan senyum terbaiknya, berusaha tidak meremukkan botol air Mineral yang dipegangnya. Tidak jelas apakah mereknya Aqua. Yang jelas, ada yang tidak beres ketika lelaki paling gantengnya berfoto dengan si Dian Sastro, padahal ribuan lelaki yang sampai hari ini tidak kesampaian untuk berfoto dengan si Diva cantik dengan senyum menggemaskannya di iklan #AdaAqua. N.B. Teman saya ini suka melucu)

Sumber: Kompasiana